Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Konsumen Cerdas PahamPerlindungan Konsumen, adalah suatu sikap yang dituntut  bagi seorang pembeli yang selanjutnya disebut konsumen berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses jual beli untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Proses jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen baik dilakukan sebagai individu orang perorang maupun kelompok, hendaknya bisa memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Dimana konsumen mendapatkan barang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang diinginkannya dan permintaan konsumen ini dipenuhi oleh produsen dengan jujur, tidak ada aksi tipu menipu hanya karena menginginkan keuntungan yang banyak.

Oleh karenanya sebagai konsumen kita harus cerdas, agar tidak menyesal di kemudian hari karena ketidaktahuan akan barang yang dibeli. Sebagai konsumen cerdas, kita harus cermat sekaligus teliti memilih barang-barang yang akan kita konsumsi baik berupa produk pangan maupun non pangan. Apa jadinya kalau kita tidak cermat, alih-alih ingin sehat dengan mengkonsumsi produk herbal untuk kesehatan, justru malah sakit yang didapat karena tidak cermat membaca label dosis penggunaan. Atau lebih parah, malah salah beli produk.

Beberapa sikap seorang konsumen cerdas yang harus dimiliki antara lain :

a. Teliti sebelum membeli, layaknya detektif kita harus tahu betul segala hal yang berhubungan dengan barang yang akan kita beli. Jangan sampai kecele seperti peribahasa ibarat beli kucing dalam karung yang tidak nampak dengan jelas warna kucingnya, gemuk ataukah kurus si kucing, juga kondisi kesehatan si kucing dan lain-lain. Pada intinya supaya tak ada penyesalan di kemudian hari. Tidak usah ragu dan sungkan untuk melihat, meraba, memegang barang yang kita beli secara langsung. Jika beli online, jangan bosan untuk bertanya kepada si Penjual.

b. Selalu perhatikan label produk, kartu manual garansi juga tanggal kadaluarsa. Jika memang tidak ada dan tidak lengkap keterangan tersebut, maka jangan membelinya. Pastikan hanya memilih barang dengan kelengkapan label SNI, kartu manual garansi dan tanggal kadaluarsa yang jelas.

c. Pastikan hanya memilih produk yang memenuhi standar mutu K3L (Keamanan Keselamatan Kerja dan Lingkungan).

d. Jangan kalap dan gila belanja, belilah barang hanya sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

e. Untuk mendukung produksi dalam negeri, cintai dan konsumsilah produk negeri sendiri.

f.   Ikut menjaga bumi dengan hanya mengkonsumsi dan memilih produk pangan yang sehat maupun produk non pangan yang ramah lingkungan.

gambar diambil dari : sini

Konsumen cerdas paham perlindungan konsumen yakni mengetahui dan memahami bahwa hak dan kewajibannya sebagai konsumen dilindungi oleh perangkat hukum berupa UU  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa 

hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

• Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
• Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
• Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
• Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
• Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

      (Sumber : Wikipedia.org)

gambar diambil dari : sini

Sebagai konsumen cerdas yang paham perlindungan konsumen juga harus mengetahui akses ke lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya, salah satunya melalui LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Nasional Indonesia. Diharapkan pemahaman ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Di samping adanya regulasi atau payung hukum untuk melindungi konsumen, secara rutin pemerintah juga melakukan pengawasan. Akan tetapi tanpa dukungan nyata dari konsumen payung hukum yang telah ditetapkan pemerintah tidaklah akan efektif. Karena itu, sejalan dengan upaya tersebut, maka tak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif konsumen untuk bersikap kritis dan membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan. Untuk itu sudah seharusnya sebagai konsumen cerdas paham perlindungan konsumen.

Dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan tindakan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat baik produk pangan maupun non pangan demi melindungi konsumen serta menciptakan iklim usaha yang sehat di kalangan produsen tanah air.  

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2012 telah ditemukan 621 produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Jumlah temuan ini meningkat sebesar 28 produk dibandingkan tahun 2011. Dari temuan tersebut 61% merupakan produk impor dan 39% merupakan produksi dalam negeri.

Berdasarkan jenis pelanggarannya sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% diduga melanggar MKG, 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya.

Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal, Wamendag menjelaskan bahwa Kemendag telah menetapkan dua sasaran program pengawasan barang beredar di tahun 2013.

Pertama, Kemendag akan meningkatkan efektifitas Pengawasan Barang Beredar di daerah perbatasan melalui kegiatan Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), pelaksanaan pengawasan berkala/khusus, crash program, pengawasan implementasi label dalam Bahasa Indonesia dan MKG, serta pengawasan distribusi.

Kedua, Kemendag akan mengoptimalisasi penegakan hukum melalui peningkatan kualitas koordinasi aparat penegakan hukum dan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di daerah.

gambar diambil dari : sini

 

Saat ini sebagai konsumen, kita tak perlu khawatir lagi karena pemerintah terus mengoptimalkan peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal di Tanah Air. Terakhir, pada awal Januari 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani Nota Kesepahaman terkait hal tersebut.

Mendag menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS-MET), yang didukung oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan program tersebut, diharapkan kualitas barang/jasa yang dipasarkan di Indonesia lebih memihak dan menjamin hak-hak konsumen. Sehingga Visi dari Direktorat Pemberdaya Konsumen dapat tercapai yaitu, "Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemberdayaan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha." Serta Misinya yaitu, "Menyelenggarakan pemberdayaan konsumen dengan azas keseimbangan dan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha." Sebagaimana dijelaskan lebih rinci di official websitenya di http://ditjenspk.kemendag.go.id

gambar diambil dari : sini

Sebagai konsumen cerdas yang paham perlindungan konsumen tentunya kita mendukung semua program pemerintah dengan membantu mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat dan melaporkan jika ada tindak penyalahgunaan produksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perlindungan konsumen memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktivitas usahanya secara profesional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur dalam konteks pemenuhan persyaratan perlindungan konsumen dimana barang dan jasa yang diperdagangkannya aman untuk dikonsumsi konsumen.